"Jadi TKI Enak, Bisa Sekalian Naik Haji"
JAKARTA - Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang selalu menyayat hati. Mereka yang mencari rezeki di negeri orang sering kali justru mendulang siksa dari para majikannya.
Kata pengamat pengamat tenaga kerja Janji Sofyan, mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa adanya aturan yang jelas demi melindungi mereka, sama saja dengan melakukan penjualan manusia atau human trafficking.
Berikut penjelasan Sofyan saat berbincang dengan okezone, Minggu (30/1/2011).
TKI jadi korban penyiksaan lagi di Arab, bagaimana pendapat Anda?
Selama masih mengirim TKI bidang rumah tangga, akan selalu ada penganiayaan dan itu akan terjadi di mana saja, karena memang fungsi kontrolnya yang tidak berjalan, sekarang saatnya membuat blue printnya.
Tapi Indonesia masih terus mengirim TKI?
Pertanyaannya kan kenapa orang ke luar negeri? Itu kan karena di dalam negeri memang nggak ada lapangan pekerjaan. Oleh karena itu mau nggak mau pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan agar masyarakat nggak ada yang keluar. Kalau pemerintah nggak sanggup, ini nggak akan menyelesaikan masalah.
Bagaimana meningkatkan pengawasan?
Kualitas pengirimannya untuk dalam jangka waktu tertentu, tidak untuk selama-lamanya. Kalau pemerintah nggak ada aturan untuk jangka waktu tertentu, maka ada image kalau kita trafficking, penjualan manusia, dan tanpa disadari negara telah menjual orang.
Saya pernah berbincang dengan TKW, waktu saya tanya alasanya kenapa memilih jadi TKI, jawabannya adalah saya terpaksa jadi TKW karena di Indonesia nggak ada pekerjaan. Itu kan berarti pemerintah mengabaikan tanggung jawab kepada masyarakat. Pemerintah sudah lalai dalam menyediakan pekerjaan.
Bagaimana dengan blue print yang Anda maksud?
Kita nggak punya blue print yang komprehensif, karena itu kenyataannya banyak yang keluar tapi pemerintah malah nggak tahu. Ketika baru ada kasus pemerintah baru tahu. Ini kan berarti pemerintah reaktif.
Mereka yang bekerja di luar negeri, kalau ditanya bagaimana caranya ke luar negeri, mereka menjawab mendapatkan calo dari internet. Itu kan artinya kan sistemnya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Itu yang jadi pertanyaan.
Kenapa pemerintah lamban?
Intinya selama nggak ada political will, kapan bisa dihentikan masalah itu? Selamanya kasus itu akan terus timbul.
Sebenarnya citra kita di luar itu nggak bagus di mata masyarakat negara lain, saya pernah disangka TKI di Qatar karena mengaku orang Indonesia.
Selain di Arab, di negara mana lagi yang Anda tahu?
Sebenarnya kasus di negara lain itu sama. Di Korea juga banyak yang nggak dibayar, tapi karena sistem hukum di Korea terbuka, ya cincai saja. Nah kalau di Saudi kan susah.
Kenapa mereka tertarik mengambil TKI?
Itu karena etos kerja tinggi, nggak ngeyel, nggak banyak nuntut, digaji berapa aja mau. Ya itu lah.
Kenapa mereka mau ke Saudi? Karena embel-embelnya naik haji, karena dekat dengan Makkah dan Madinah. Coba lihat di terminal pemulangan di bandara, kalau ada TKI yang pulang dari Saudi dan Korea, Hong Kong, bedanya kaya siang dan malam. Keceriannya mereka berbeda, walau kasusnya sama.
(lam)
Senin, 31 Januari 2011
Jumat, 28 Januari 2011
Menag Targetkan 238 Ribu Jemaah Untuk Kuota Haji 2011
Kemenag Targetkan 238 Ribu Jemaah Untuk Kuota Haji 2011Kementrian Agama (Kemenag) akan menambah jumlah kuota jemaah haji di tahun 2011 ini. Jika tahun lalu hanya 221 ribu jemaah haji Indonesia yang berangkat ke tanah suci, kini kuota itu akan diperbanyak hingga 238 ribu.
"Kami sebetulnya minta kuota 300 ribu tapi kalau hanya dikabulkan 238 ribu ya Alhamdulillah, ada kenaikan," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) dalam acara pembukaan acara Rakernas evaluasi penyelenggaraan haji 2010 dan peluncuran seragam batik jemaah haji 2011, di Kementrian Agama, Jl Thamrin, Jakarta, Rabu (26/1/2011) malam.
Jumlah itu diperoleh dengan rumus standar 1/1000 dari jumlah penduduk di satu negara. Menurut sensus penduduk, kata SDA, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa atau dibulatkan ke atas menjadi 238 juta jiwa. Sehingga menurut pria berkacamata ini, angka kuota 238 ribu merupakan angka yang wajar.
"Mudah-mudah dikabulkan. Sehingga dapat mengurangi daftar antrian atau waiting list para calon jemaah haji," imbuhnya.
Ia juga mengatakan Februari mendatang akan melawat ke negeri Arab Saudi untuk mengucapkan terima kasih serta meminta tambahan kuota. "Kasihan banyak calon jemaah yang menunggu 4 hingga 10 tahun untuk berangkat haji," tandas politisi PPP ini
"Kami sebetulnya minta kuota 300 ribu tapi kalau hanya dikabulkan 238 ribu ya Alhamdulillah, ada kenaikan," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) dalam acara pembukaan acara Rakernas evaluasi penyelenggaraan haji 2010 dan peluncuran seragam batik jemaah haji 2011, di Kementrian Agama, Jl Thamrin, Jakarta, Rabu (26/1/2011) malam.
Jumlah itu diperoleh dengan rumus standar 1/1000 dari jumlah penduduk di satu negara. Menurut sensus penduduk, kata SDA, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa atau dibulatkan ke atas menjadi 238 juta jiwa. Sehingga menurut pria berkacamata ini, angka kuota 238 ribu merupakan angka yang wajar.
"Mudah-mudah dikabulkan. Sehingga dapat mengurangi daftar antrian atau waiting list para calon jemaah haji," imbuhnya.
Ia juga mengatakan Februari mendatang akan melawat ke negeri Arab Saudi untuk mengucapkan terima kasih serta meminta tambahan kuota. "Kasihan banyak calon jemaah yang menunggu 4 hingga 10 tahun untuk berangkat haji," tandas politisi PPP ini
Antri Haji Mencapai 1.200.000
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 secara umum berjalan baik dibandingkan tahun lalu, namun masih terdapat beberapa perbaikan yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya terkait daftar tunggu haji yang mencapai 1,2 juta orang.
Demikian salah satu butir hasil Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2010 di Jakarta, Jumat, yang disampaikan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Abdul Gafur Djawahir.
Gafur menyatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 M yang dimulai sejak masa pendaftaran, pembinaan dan bimbingan manasik, penyelesaian dokumen dan paspor, masa pemberangkatan, pelaksanaan operasional di Arab Saudi, dan masa pemulangan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Namun dalam rapat evaluasi itu seluruh peserta memberi catatan perlunya memberi perhatian agar kualitas pembinaan dan bimbingan ditingkatkan. “Termasuk pula pelaksanaan katering jemaah, dan menurunnya on time performance (OTP) angkutan pemulangan jemaah haji ke tanah air dapat diperbaiki,” katanya.
Untuk itu, peserta meminta kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto agar mengusulkan kepada Menteri Agama tentang rancangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1432 H/2011 M, di antaranya besaran kuota haji Indonesia tahun 1432 H/2011 M sama dengan tahun 1431 H/2010 M sebanyak 211.000 orang.
Hal lainnya yang menjadi catatan peserta adalah pemerintah agar tetap mengupayakan tambahan kuota dengan menyesuaikan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, sehingga jumlah kuota diharapkan dapat mencapai 235.000 orang.
Pembagian kuota provinsi tetap menggunakan rumus 1/1000 dari penduduk muslim. Apabila mendapatkan kuota tambahan pembagiannya diprioritaskan kepada daerah yang daftar tunggunya masih panjang.
Selain itu, mengupayakan percepatan waktu pelunasan BPIH tahun 1432H/2011M. Percepatan pengembalian dana jemaah batal. Pengembangan sistem akuntansi, pelaporan keuangan BPIH, dan penataan asset haji.
Mengusulkan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dari 48 halaman menjadi 24 halaman. Mengupayakan penerbitan paspor jemaah haji lebih awal yaitu bulan April 2011.
Tetap menggunakan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) sebagai sarana pengendali data jemaah.
Mengupayakan pemanfaatan perangkat Siskohat Kab/Kota yang telah memiliki biometrik sistem untuk kelengkapan database haji melalui pengambilan foto dan sidik jari pada saat pendaftaran haji.
Termasuk pula penyesuaian masa berlakunya peraturan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Hukum dan HAM tentang penerbitan paspor untuk tahun 1432H/2011. (gor/ant)
Demikian salah satu butir hasil Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2010 di Jakarta, Jumat, yang disampaikan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Abdul Gafur Djawahir.
Gafur menyatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 M yang dimulai sejak masa pendaftaran, pembinaan dan bimbingan manasik, penyelesaian dokumen dan paspor, masa pemberangkatan, pelaksanaan operasional di Arab Saudi, dan masa pemulangan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Namun dalam rapat evaluasi itu seluruh peserta memberi catatan perlunya memberi perhatian agar kualitas pembinaan dan bimbingan ditingkatkan. “Termasuk pula pelaksanaan katering jemaah, dan menurunnya on time performance (OTP) angkutan pemulangan jemaah haji ke tanah air dapat diperbaiki,” katanya.
Untuk itu, peserta meminta kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto agar mengusulkan kepada Menteri Agama tentang rancangan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1432 H/2011 M, di antaranya besaran kuota haji Indonesia tahun 1432 H/2011 M sama dengan tahun 1431 H/2010 M sebanyak 211.000 orang.
Hal lainnya yang menjadi catatan peserta adalah pemerintah agar tetap mengupayakan tambahan kuota dengan menyesuaikan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2010, sehingga jumlah kuota diharapkan dapat mencapai 235.000 orang.
Pembagian kuota provinsi tetap menggunakan rumus 1/1000 dari penduduk muslim. Apabila mendapatkan kuota tambahan pembagiannya diprioritaskan kepada daerah yang daftar tunggunya masih panjang.
Selain itu, mengupayakan percepatan waktu pelunasan BPIH tahun 1432H/2011M. Percepatan pengembalian dana jemaah batal. Pengembangan sistem akuntansi, pelaporan keuangan BPIH, dan penataan asset haji.
Mengusulkan penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji dari 48 halaman menjadi 24 halaman. Mengupayakan penerbitan paspor jemaah haji lebih awal yaitu bulan April 2011.
Tetap menggunakan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH) sebagai sarana pengendali data jemaah.
Mengupayakan pemanfaatan perangkat Siskohat Kab/Kota yang telah memiliki biometrik sistem untuk kelengkapan database haji melalui pengambilan foto dan sidik jari pada saat pendaftaran haji.
Termasuk pula penyesuaian masa berlakunya peraturan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Hukum dan HAM tentang penerbitan paspor untuk tahun 1432H/2011. (gor/ant)
Kamis, 27 Januari 2011
Biaya Haji Terancam Naik
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) berencana meminta kuota haji 2011 sebanyak 300 ribu kepada Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi. Namun, Indonesia hanya berharap mendapatkan 238 ribu kuota. Dengan begitu ada kenaikan jumlah jamaah sebanyak 17 ribu kuota dari 2010 yang hanya 221 ribu.
’’Jamaah haji Indonesia yang mengantre ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun. Secara berkelakar ke Duta Besar Arab Saudi minta 300 ribu kuota jamaah haji. Kalau kami minta 300 ribu masak 250 ribu tidak dikabulkan,’’ ujar Menteri Agama Suryadharma Ali usai pembukaan rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2010 di Jakarta, seperti dilansir Indopos (Grup JPNN), Jumat (28/1).
Menurut mantan menteri koperasi dan UKM tersebut, jika Indonesia diberikan kuota 238 ribu untuk musim haji 2011 terjadi kenaikan yang lumayan, angka tersebut sangat wajar dan standar. Karena, hitungan kuota itu, 1 per 1000 jumlah penduduk. Sementara berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk 237,6 juta dan dibulatkan 238 juta.’’Kalau dapat 238 ribu terjadi kenaikan yang lumayan. Bisa mengurangi yang mengantre dan waiting list. Kita tidak tahu dapatnya berapa. Mudah-mudahan dikabulkan,’’ papar Suryadarma.
Ketua Umum DPP PPP tersebut mengaku optimistis Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota. Sebab, dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada 2009 kuota yang diberikan 197 ribu, 2010 naik menjadi 221 ribu. ’’Kita berharap 2011 ini paling tidak 238 ribu dikabulkan. Februari atau Maret mendatang saya akan bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi. Kami ucapkan terima kasih pelayanan baik. Fasilitas baik. Pelayanan haji lancar. Sekaligus mengajukan tambahan kuota,’’ katanya.
Dengan bertambahkan kuota yang ditergetkan, kemungkinan besar terjadi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Apalagi, pemerintah menargetkan jamaah di ring 1 sebanyak 80 persen. Penambahan ini tentunya menambah beban biaya perumahan yang harus disewa.’’2011 ini target Kemenag 80 persen. Naik dari 63 persen 2010. Tahun lalu sewa rumah yang ditetapkan 2850 real. Tapi harga ril di ring 1 lebih besar lagi, yaitu antara 3.000-3.500 real.
Tahun lalu yang diring 1 125 ribu. Kalau naik 80 persen jumlah jemaahnya maka mungkin bisa 200 ribu orang yang bakal disubsidi. Biaya yang dibutuhkan besar juga dibandingkan 2010. Kita lihat cukup tidak (dana optimalisasi). Kalau tidak kita akan naikan (BPIH),’’ jelasnya.
Mengenai jamaah nonkuota, lanjutnya, saat ini pemerintah sedang mencari cara efektif jamaah haji nonkuota tidak lolos di Imigrasi. Pelaksanaan haji yang ke luar negeri untuk haji ada aturan khusus, yaitu Undang Undang Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
’’Ditentukan siapa penyelenggara ibadah haji, pemerintah (menag). Logika kami oleh karenanya jamaah haji yang sudah dapat visa tapi dia tidak memiliki tanda-tanda khusus sebagai jamaah yang terdaftar maka seyogyanya Imigrasi melarang. Ini kita lagi bicarakan. Secara hukum pas atau tidak,’’ paparnya.
Ditanya wartawan soal evaluasi haji 2010, Suryadharma mengakui masih belum puas di beberapa sisi. Misalnya pemondokan di Madinah, target awal 100 persen di markaziyah (600 meter dari Masjidil Haram) hanya tercapai 92 persen. Juga dengan makanan. Ada 80 jamaah keracunan makanan.
Selain itu juga ada masalah penerbangan. Yang paling parah adalah saat kepulangan dari Arab Saudi. Pesawat ada yang delay sampai 27 jam. ’’Persoalan ini nanti kita bawa ke Menteri Haji Arab Saudi untuk dicarikan solusi. Mungkin gate (gerbang) di bandara diperbanyak,’’ urainya.
’’Jamaah haji Indonesia yang mengantre ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun. Secara berkelakar ke Duta Besar Arab Saudi minta 300 ribu kuota jamaah haji. Kalau kami minta 300 ribu masak 250 ribu tidak dikabulkan,’’ ujar Menteri Agama Suryadharma Ali usai pembukaan rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2010 di Jakarta, seperti dilansir Indopos (Grup JPNN), Jumat (28/1).
Menurut mantan menteri koperasi dan UKM tersebut, jika Indonesia diberikan kuota 238 ribu untuk musim haji 2011 terjadi kenaikan yang lumayan, angka tersebut sangat wajar dan standar. Karena, hitungan kuota itu, 1 per 1000 jumlah penduduk. Sementara berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk 237,6 juta dan dibulatkan 238 juta.’’Kalau dapat 238 ribu terjadi kenaikan yang lumayan. Bisa mengurangi yang mengantre dan waiting list. Kita tidak tahu dapatnya berapa. Mudah-mudahan dikabulkan,’’ papar Suryadarma.
Ketua Umum DPP PPP tersebut mengaku optimistis Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota. Sebab, dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada 2009 kuota yang diberikan 197 ribu, 2010 naik menjadi 221 ribu. ’’Kita berharap 2011 ini paling tidak 238 ribu dikabulkan. Februari atau Maret mendatang saya akan bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi. Kami ucapkan terima kasih pelayanan baik. Fasilitas baik. Pelayanan haji lancar. Sekaligus mengajukan tambahan kuota,’’ katanya.
Dengan bertambahkan kuota yang ditergetkan, kemungkinan besar terjadi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Apalagi, pemerintah menargetkan jamaah di ring 1 sebanyak 80 persen. Penambahan ini tentunya menambah beban biaya perumahan yang harus disewa.’’2011 ini target Kemenag 80 persen. Naik dari 63 persen 2010. Tahun lalu sewa rumah yang ditetapkan 2850 real. Tapi harga ril di ring 1 lebih besar lagi, yaitu antara 3.000-3.500 real.
Tahun lalu yang diring 1 125 ribu. Kalau naik 80 persen jumlah jemaahnya maka mungkin bisa 200 ribu orang yang bakal disubsidi. Biaya yang dibutuhkan besar juga dibandingkan 2010. Kita lihat cukup tidak (dana optimalisasi). Kalau tidak kita akan naikan (BPIH),’’ jelasnya.
Mengenai jamaah nonkuota, lanjutnya, saat ini pemerintah sedang mencari cara efektif jamaah haji nonkuota tidak lolos di Imigrasi. Pelaksanaan haji yang ke luar negeri untuk haji ada aturan khusus, yaitu Undang Undang Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
’’Ditentukan siapa penyelenggara ibadah haji, pemerintah (menag). Logika kami oleh karenanya jamaah haji yang sudah dapat visa tapi dia tidak memiliki tanda-tanda khusus sebagai jamaah yang terdaftar maka seyogyanya Imigrasi melarang. Ini kita lagi bicarakan. Secara hukum pas atau tidak,’’ paparnya.
Ditanya wartawan soal evaluasi haji 2010, Suryadharma mengakui masih belum puas di beberapa sisi. Misalnya pemondokan di Madinah, target awal 100 persen di markaziyah (600 meter dari Masjidil Haram) hanya tercapai 92 persen. Juga dengan makanan. Ada 80 jamaah keracunan makanan.
Selain itu juga ada masalah penerbangan. Yang paling parah adalah saat kepulangan dari Arab Saudi. Pesawat ada yang delay sampai 27 jam. ’’Persoalan ini nanti kita bawa ke Menteri Haji Arab Saudi untuk dicarikan solusi. Mungkin gate (gerbang) di bandara diperbanyak,’’ urainya.
Arab Saudi Tawarkan 300.000 Kuota Haj
Arab Saudi Tawarkan 300.000 Kuota Haji, RI Hanya Serap 238.000
JAKARTA: Pemerintah menargetkan kuota haji pada musim haji 2011 mencapai 238.000 jemaah, sesuai dengan hasil sensus penduduk 2010 dibagi per seribu.
"Harapan kita bisa bertambah hingga mencapai 238 ribu. Perseribu dari jumlah penduduk kita. Padahal Dubes Saudi mengatakan kuota haji Indonesia bisa mencapai 300 ribu orang. Namun demi pelayanan, pihak Kemenag akan mempertimbangkan hal tersebut," kata Menteri Agama Suryadharma Ali, usai membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah haji 1431H/2010, di Jakarta tadi malam.
Menurut Menag, penambahan kuota tersebut sejalan dengan semangat agar jumlah waiting list bisa diperpendek. Hinga saat ini, katanya, waiting list di berbagai provinsi di Indonesia sudah mencapai 10-11 tahun.
Suryadharma menekankan agar dalam Rakernas evaluasi haji 2010 tersebut, menekankan pentingnya jumlah pemondokan dan jarak pemondokan di Mekkah. Sebab pada haji 2010, jumlah pemondokan dan jaraknya sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Dia menuturkan pemondokan jemaah di Mekkah diupayakan 80% berada di ring I, yang berjarak maksimal 2.000 meter dari Masjidil Haram, dan 20% berada di ring II berjarak 2.000-4.000 meter dari masjid.
Sementara pemondokan jemaah di Madinah diupayakan seluruhnya berada di wilayah Markaziah, berjarak maksimal 600 meter dari Masjid Nabawi.
Mengenai bimbingan jemaah haji, kata Menag, akan ditingkatkan kualitasnya. Di samping pelatihan secara konvensional dengan tatap muka, akan dilakukan bimbingan melalui TV nasional dan TV daerah, serta media radio.
Suryadharma mengatakan dalam aspek manajemen haji, pemerintah memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat memenuhi standar manajemen mutu. "Ke depan, kita akan meningkatkan intensifikasi penerapan SMM ISO 9001:2008, dengan memperluas cakupan sampai ke Kanwil Kemenag di seluruh Ibndonesia, dan pelayanan haji di Arab Saudi," ungkapnya.
Dia menabahkan pada tahun ini juga pemerintah akan membentuk Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Arab Saudi yang telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait.
"Dengan pembentukan KMHI ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dikelola secara lebih tersistem dan terstruktur sepanjang tahun," ujarnya.
Terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang independen, lanjutnya, saat ini diproses pengusulan pengangkatan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), yang diharapkan pada musim haji 1432H/2011, sudah dapat melaksanakan tugasnya.
"Saya berharap keberadaan KPHI ini nantinya dapat mengawasi berjalannya sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, yang menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang obyektif untuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik," ujarnya.
Pemisahan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan, katanya, merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. (msw)
JAKARTA: Pemerintah menargetkan kuota haji pada musim haji 2011 mencapai 238.000 jemaah, sesuai dengan hasil sensus penduduk 2010 dibagi per seribu.
"Harapan kita bisa bertambah hingga mencapai 238 ribu. Perseribu dari jumlah penduduk kita. Padahal Dubes Saudi mengatakan kuota haji Indonesia bisa mencapai 300 ribu orang. Namun demi pelayanan, pihak Kemenag akan mempertimbangkan hal tersebut," kata Menteri Agama Suryadharma Ali, usai membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah haji 1431H/2010, di Jakarta tadi malam.
Menurut Menag, penambahan kuota tersebut sejalan dengan semangat agar jumlah waiting list bisa diperpendek. Hinga saat ini, katanya, waiting list di berbagai provinsi di Indonesia sudah mencapai 10-11 tahun.
Suryadharma menekankan agar dalam Rakernas evaluasi haji 2010 tersebut, menekankan pentingnya jumlah pemondokan dan jarak pemondokan di Mekkah. Sebab pada haji 2010, jumlah pemondokan dan jaraknya sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Dia menuturkan pemondokan jemaah di Mekkah diupayakan 80% berada di ring I, yang berjarak maksimal 2.000 meter dari Masjidil Haram, dan 20% berada di ring II berjarak 2.000-4.000 meter dari masjid.
Sementara pemondokan jemaah di Madinah diupayakan seluruhnya berada di wilayah Markaziah, berjarak maksimal 600 meter dari Masjid Nabawi.
Mengenai bimbingan jemaah haji, kata Menag, akan ditingkatkan kualitasnya. Di samping pelatihan secara konvensional dengan tatap muka, akan dilakukan bimbingan melalui TV nasional dan TV daerah, serta media radio.
Suryadharma mengatakan dalam aspek manajemen haji, pemerintah memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dapat memenuhi standar manajemen mutu. "Ke depan, kita akan meningkatkan intensifikasi penerapan SMM ISO 9001:2008, dengan memperluas cakupan sampai ke Kanwil Kemenag di seluruh Ibndonesia, dan pelayanan haji di Arab Saudi," ungkapnya.
Dia menabahkan pada tahun ini juga pemerintah akan membentuk Kantor Misi Haji Indonesia (KMHI) di Arab Saudi yang telah memperoleh persetujuan dari instansi terkait.
"Dengan pembentukan KMHI ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dikelola secara lebih tersistem dan terstruktur sepanjang tahun," ujarnya.
Terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang independen, lanjutnya, saat ini diproses pengusulan pengangkatan anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), yang diharapkan pada musim haji 1432H/2011, sudah dapat melaksanakan tugasnya.
"Saya berharap keberadaan KPHI ini nantinya dapat mengawasi berjalannya sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji, yang menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang obyektif untuk penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik," ujarnya.
Pemisahan fungsi penyelenggaraan dan pengawasan, katanya, merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal ini diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah. (msw)
Selasa, 25 Januari 2011
Travel Harus Utamakan Pelayanan
Sampai saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan travel ibadah haji-umroh yang bermasalah karena dibangun dengan manajemen asal-asalan. Hasilnya banyak konsumen atau calon jamaah haji-umroh yang harus menjadi korban dari ulah travel nakal.
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Ketua Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (HIMPUH) Akhmad Baluki, pada 2010 saja ada sebanyak 6000 calon haji Indonesia yang tidak bisa berangkat karena bermasalah diantaranya karena travel haji.
"Pada tahun 2010, sebanyak 6000 calon haji tidak bisa berangkat karena mendaftar pada penyelenggara yang ternyata bermasalah. Jika ingin berhaji, lakukanlah pendaftaran pada penyelenggara yang sudah didaftarkan pada pemerintah," ungkap Akhmad di acara Silaturrahim Sekilas Haji 2011 di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (9/1/2011).
"Harus memiliki self service yang tinggi. Kalau hanya mau dilayani saja tapi tidak mau melayani, maka akan susah memulai usaha ini," pungkasnya. 88EXB9GHRVNA
Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Ketua Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (HIMPUH) Akhmad Baluki, pada 2010 saja ada sebanyak 6000 calon haji Indonesia yang tidak bisa berangkat karena bermasalah diantaranya karena travel haji.
"Pada tahun 2010, sebanyak 6000 calon haji tidak bisa berangkat karena mendaftar pada penyelenggara yang ternyata bermasalah. Jika ingin berhaji, lakukanlah pendaftaran pada penyelenggara yang sudah didaftarkan pada pemerintah," ungkap Akhmad di acara Silaturrahim Sekilas Haji 2011 di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (9/1/2011).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Utama PT MQ, Darmawan. Ia menambahkan bahwa setiap tahun masalah yang berhubungan dengan keberangkatan haji terletak pada layanan yang tidak maksimal.
"Masalah setiap tahun selalu sama, yaitu pelayanan yang tidak maksimal. Persiapan yang baik dimulai dengan mendaftar pada instansi yang telah memiliki ijin pemerintah kemudian mempersiapkan jemaah dengan persiapan hati dan fisik dan persiapan selanjutnya berhubungan dengan manajemen perjalanan," ungkap Darmawan.
Disinggung mengenai prospek usaha travel haji-umroh, Darmawan mengaku bahwa di Indonesia travel yang benar-benar siap memberangkatkan calon jemaah haji masih kurang.
"Bisnis travel haji-umroh adalah layanan dalam bentuk peribadatan. Jumlah travel yang siap saat ini masih sangat kurang. Jika ingin memulai usaha travel haji-umroh, maka persiapkanlah dengan sebaik mungkin, agar tidak ada masalah," imbuhnya.
Darmawan juga menambahkan bahwa untuk memulai bisnis travel haji-umroh, maka dimulai sebagai agen haji-umroh. Hal ini bertujuan untuk mencari relasi sebanyak mungkin. Yang tak kalah pentingnya adalah calon pengusaha tersebut harus memiliki self service tinggi.
Senin, 24 Januari 2011
Hadiri Jakarta Umrah dan Haji Expo 2011
Dapatkan peluang bisnis haji dan umrah di sini,
Informasi : 021-73888872/ 021-70692409
International Islamic Expo 2011. The 6th Umroh-Hajj & Islamic Tourism
The International Islamic Expo 2011 was different than most events you've probably attended. Here, you won't find any boring panels with boring speakers pitching their own companies and pontificating about the business-side of the business.
Tanggal: 3-6 Februari 2011
Tempat: Cendrawasih Room 1/1
The International Islamic Expo 2011 was different than most events you've probably attended. Here, you won't find any boring panels with boring speakers pitching their own companies and pontificating about the business-side of the business.
Tanggal: 3-6 Februari 2011
Tempat: Cendrawasih Room 1/1
Jakarta Umrah dan Haji Expo 2011
Langganan:
Postingan (Atom)