(Kominfo-Newsroom) Pemerintah terus mengupayakan agar fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia tahun 2011 akan semakin baik. Pemondokan di Kota Makkah berada pada Ring 1 atau berjarak paling jauh 2.000 meter dari Masjidil Haram.
"Insya Allah pemondokan di Makkah 80% berada di Ring I," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat kepada wartawan di Gedung Kementerian Agama, Rabu (9/3).
Bahrul Hayat mengungkapkan dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432 hijriyah/2011 ini, ia mendampingi Menteri Agama Suryadharma Ali menemui Menteri Haji Arab Saudi. Tujuannya agar jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan yang lebih baik.
"Secara umum menyampaikan terimakasih dan kita mengharapkan beberapa hal tahun ke depan lebih baik, kuota juga mudah-mudahan ada tambahan," katanya.
Bahrul juga menagatakan Kementerian Agama telah menyampaikan catatan hasil evaluasi haji di tanah air agar ada perbaikan. "Perbaikan agar tidak terulang kembali keterlambatan atau pemulangan jemaah, seyogyanya pemerintah Arab Saudi menambah gate bagi pesawat menuju tanah air," katanya.
Rabu, 09 Maret 2011
Selasa, 08 Maret 2011
Provider Visa Umrah tak Terbuka Soal Kuota
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Gagal berangkat umrah tentu bukan pengalaman yang diharapkan setiap calon jamaah umrah. Namun kendala mendapatkan visa bisa jadi akan menghantui calon jamaah umrah saat ini. Pasalnya, mendadak dalam sebulan terakhir, permintaan visa di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, melonjak tajam.
Sementara proses mengurus visa bukan hal yang mudah dan cepat. Mengapa ini bisa terjadi? Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sugeng Wuryanto menjelaskan, penerbitan visa sejatinya sebuah lika-liku administrasi yang cukup panjang. ''Jadi bukan seperti mau beli gorengan, kasih uang langsung dapat,'' ujar Sugeng kepada Republika, Senin (7/3).
Dikatakannya, calon jamaah yang ingin pergi umrah harus terlebih dulu ‘membeli produk’ yang ditawarkan biro perjalanan haji dan umrah. Produknya tentu paket pergi umrah. Dalam tahapan paling awal ini, Sugeng mengingatkan agar masyarakat hati-hati dan teliti memilih biro perjalanan haji dan umrah.
Alasannya, tidak semua biro memegang lisensi dari International Air Transport Association (Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional/IATA), sebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan yang bermarkas di Montreal, Kanada. Padahal, lisensi IATA merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki biro haji dan umrah untuk bisa mengajukan permohonan visa umrah sebagaimana diatur oleh Kerajaan Arab Saudi.
Namun demikian, Sugeng menambahkan, biro perjalanan yang tidak mempunyai lisensi IATA tetap bisa mengajukan permohonan visa. Caranya dengan ‘meminjam’ tangan ketiga, yaitu biro perjalanan yang memiliki lisensi IATA yang ditunjuk sebagai provider visa. Provider ini ada pula yang ditunjuk oleh Amphuri.
Provider visa inilah yang kemudian berhubungan dengan biro perjalanan haji dan umrah yang ada di Arab Saudi. Kedua belah pihak kemudian menjalin kontrak kerja sama untuk mengurus sewa kamar hotel, akomodasi, serta pengajuan barcode visa umrah kepada pemerintah Arab Saudi. ''Nanti biro atau provider umrah di Arab Saudi yang akan mengurusi segala kebutuhan syarat jamaah umrah ke Kementerian Haji, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata di sana.''
Kontrak pemondokan yang dibuat provider, lanjut Sugeng, akan menjadi acuan pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan visa umrah. Selama kedua biro perjalanan haji di Indonesia dan Arab Saudi mampu menunjukkan kontrak kerja sama penyediaan penginapan, maka sebanyak itulah visa umrah bisa dikeluarkan. ''Selama kita mampu, berapa pun visa umrah ya akan dikeluarkan. Tidak ada pembatasan seperti haji,'' ujar pemilik sebuah biro perjalanan haji dan umrah yang ditunjuk sebagai provider visa ini.
Hanya masalahnya, banyak biro perjalanan umrah tanpa lisensi IATA yang terus mencari jamaah. Mereka seakan tak memikirkan bahwa kuota yang dimiliki provider terbatas. Kuota ini diberikan sekali dalam sebulan. Wakil Ketua Amphuri Yosa Prakasa menyatakan, tak sedikit biro perjalanan yang mau terbuka kepada jamaahnya mengenai kondisi ini.
Akibatnya terjadi penumpukan jamaah. Bahkan, ada pula jamaah yang mesti digeser waktu keberangkatannya karena visa tak kunjung keluar dari Kedubes Arab Saudi. Menurutnya, provider pun semestinya bisa menyetop permintaan kerja sama visa yang diajukan biro perjalanan tanpa lisensi IATA itu. ''Tapi ini pun kembali ke provider masing-masing, mau gak mereka juga terbuka mengenai kuota yang dimilikinya,'' ujar Yosa.
Selain itu, Sugeng menambahkan, sumber daya manusia di Kedubes Arab Saudi juga terbatas untuk mengurus visa yang berjumlah ribuan setiap harinya. Dia mengatakan, Kedubes wajarnya hanya memproses sebanyak 300 visa umrah setiap hari.
Namun dalam 20 hari terakhir ini, sudah 54 ribu visa yang dikeluarkan. ''Sekarang saja masih ada enam ribu lagi yang masih antre,'' ungkapnya.
Kedubes Arab Saudi tak mengenakan biaya sepeser pun untuk mengurus visa tersebut. Namun, Direktur Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Citra Wisata Dunia, Ahmad Fuad mengakui, jamaah dikenakan biaya visa yang digunakan untuk membayar provider. ''Kalau kita mengurus visa tak bisa hanya sendiri, tetapi kita punya agen visa atau provider,'' ungkapnya. ''Untuk dapat kontrak kamar kan butuh biaya, karena agen visa untuk ke Arab Saudi juga butuh biaya.''
Fuad menyebutkan, tak semua travel punya kontrak khusus dengan provider. Dia menyontohkan, di Jakarta saja biro perjalanan umrah yang punya kontrak bisa dihitung dengan jari. Sehingga, travel yang punya kontrak menarik travel lainnya untuk mendapatkan kuota melalui provider.
Sugeng membenarkan bahwa pembuatan visa dikenakan biaya. Menurutnya, biaya itu digunakan untuk menutup investasi yang mesti dikeluarkan provider untuk sewa hotel, jaminan kontrak, dan pengadaan teknologi informasi beserta komputernya.
Sementara proses mengurus visa bukan hal yang mudah dan cepat. Mengapa ini bisa terjadi? Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sugeng Wuryanto menjelaskan, penerbitan visa sejatinya sebuah lika-liku administrasi yang cukup panjang. ''Jadi bukan seperti mau beli gorengan, kasih uang langsung dapat,'' ujar Sugeng kepada Republika, Senin (7/3).
Dikatakannya, calon jamaah yang ingin pergi umrah harus terlebih dulu ‘membeli produk’ yang ditawarkan biro perjalanan haji dan umrah. Produknya tentu paket pergi umrah. Dalam tahapan paling awal ini, Sugeng mengingatkan agar masyarakat hati-hati dan teliti memilih biro perjalanan haji dan umrah.
Alasannya, tidak semua biro memegang lisensi dari International Air Transport Association (Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional/IATA), sebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan yang bermarkas di Montreal, Kanada. Padahal, lisensi IATA merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki biro haji dan umrah untuk bisa mengajukan permohonan visa umrah sebagaimana diatur oleh Kerajaan Arab Saudi.
Namun demikian, Sugeng menambahkan, biro perjalanan yang tidak mempunyai lisensi IATA tetap bisa mengajukan permohonan visa. Caranya dengan ‘meminjam’ tangan ketiga, yaitu biro perjalanan yang memiliki lisensi IATA yang ditunjuk sebagai provider visa. Provider ini ada pula yang ditunjuk oleh Amphuri.
Provider visa inilah yang kemudian berhubungan dengan biro perjalanan haji dan umrah yang ada di Arab Saudi. Kedua belah pihak kemudian menjalin kontrak kerja sama untuk mengurus sewa kamar hotel, akomodasi, serta pengajuan barcode visa umrah kepada pemerintah Arab Saudi. ''Nanti biro atau provider umrah di Arab Saudi yang akan mengurusi segala kebutuhan syarat jamaah umrah ke Kementerian Haji, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata di sana.''
Kontrak pemondokan yang dibuat provider, lanjut Sugeng, akan menjadi acuan pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan visa umrah. Selama kedua biro perjalanan haji di Indonesia dan Arab Saudi mampu menunjukkan kontrak kerja sama penyediaan penginapan, maka sebanyak itulah visa umrah bisa dikeluarkan. ''Selama kita mampu, berapa pun visa umrah ya akan dikeluarkan. Tidak ada pembatasan seperti haji,'' ujar pemilik sebuah biro perjalanan haji dan umrah yang ditunjuk sebagai provider visa ini.
Hanya masalahnya, banyak biro perjalanan umrah tanpa lisensi IATA yang terus mencari jamaah. Mereka seakan tak memikirkan bahwa kuota yang dimiliki provider terbatas. Kuota ini diberikan sekali dalam sebulan. Wakil Ketua Amphuri Yosa Prakasa menyatakan, tak sedikit biro perjalanan yang mau terbuka kepada jamaahnya mengenai kondisi ini.
Akibatnya terjadi penumpukan jamaah. Bahkan, ada pula jamaah yang mesti digeser waktu keberangkatannya karena visa tak kunjung keluar dari Kedubes Arab Saudi. Menurutnya, provider pun semestinya bisa menyetop permintaan kerja sama visa yang diajukan biro perjalanan tanpa lisensi IATA itu. ''Tapi ini pun kembali ke provider masing-masing, mau gak mereka juga terbuka mengenai kuota yang dimilikinya,'' ujar Yosa.
Selain itu, Sugeng menambahkan, sumber daya manusia di Kedubes Arab Saudi juga terbatas untuk mengurus visa yang berjumlah ribuan setiap harinya. Dia mengatakan, Kedubes wajarnya hanya memproses sebanyak 300 visa umrah setiap hari.
Namun dalam 20 hari terakhir ini, sudah 54 ribu visa yang dikeluarkan. ''Sekarang saja masih ada enam ribu lagi yang masih antre,'' ungkapnya.
Kedubes Arab Saudi tak mengenakan biaya sepeser pun untuk mengurus visa tersebut. Namun, Direktur Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Citra Wisata Dunia, Ahmad Fuad mengakui, jamaah dikenakan biaya visa yang digunakan untuk membayar provider. ''Kalau kita mengurus visa tak bisa hanya sendiri, tetapi kita punya agen visa atau provider,'' ungkapnya. ''Untuk dapat kontrak kamar kan butuh biaya, karena agen visa untuk ke Arab Saudi juga butuh biaya.''
Fuad menyebutkan, tak semua travel punya kontrak khusus dengan provider. Dia menyontohkan, di Jakarta saja biro perjalanan umrah yang punya kontrak bisa dihitung dengan jari. Sehingga, travel yang punya kontrak menarik travel lainnya untuk mendapatkan kuota melalui provider.
Sugeng membenarkan bahwa pembuatan visa dikenakan biaya. Menurutnya, biaya itu digunakan untuk menutup investasi yang mesti dikeluarkan provider untuk sewa hotel, jaminan kontrak, dan pengadaan teknologi informasi beserta komputernya.
Senin, 07 Maret 2011
100 Miliar Riyal dari Pelayanan Haji Umroh
Pemerintah Saudi menyetujui pemberian lisensi kepada 500 hotel di sekitar kota Mekkah, termasuk hotel dengan kapasitas 5 ribu kamar, sebagaimana diberitakan surat kabar Al-Syarq al-Awsath.
Seperti dikutip dari Alwafd, pemberian lisensi bertujuan meraih pertumbuhan pendapatan dari pelayanan haji dan umrah pada tahun mendatang, melebihi 100 miliar riyal (USD27 miliar), sekaligus menambah daya tampung yang sesuai bagi semua segmen masyarakat.
Ketua Komisi Layanan Dukungan Haji dan Umrah, Saad al-Quraish menyatakan, penambahan kapasitas kamar dan suite, akan membantu mengakomodir meningkatnya jumlah peziarah haji dan umrah, selain keuntungan besar di bidang perdagangan.
"Hotel terbesar di Mekkah yang ada saat ini memiliki kapasitas tidak melebihi jumlah 1.000 kamar, sementara hotel baru memiliki keistimewaan dengan kapasitas banyak kamar dan suite, termasuk sebuah hotel yang sangat besar dengan kapasitas sekitar 5 ribu kamar. Jumlah kamaar sejumlah besar hotel sesuai dengan standar internasional di tingkat dunia" jelas Al-Quraish.
Musim haji adalah saat yang paling menguntungkan, karena banyaknya penziarah yang datang untuk menunaikan ibadah haji, ditambah lagi setelah Arab Saudi mengeluarkan izin penambahan kuota haji lebih dari 20 persen dari tahun sebelumnyanya, dimana jumlah peziarah lebih dari 3 juta jamaah pada musim lalu.
Volume perdagangan juga meningkat pada musim haji dan umrah, terutama di Jeddah dan Mekah, khususnya pada bidang industri kecil, seperti hadiah, manik-manik, sejadah serta berbagai suvenir khas Arab Saudi. Keuntungan industri ini diperkirakan mencapai USD 2 miliar per tahun.
Seperti dikutip dari Alwafd, pemberian lisensi bertujuan meraih pertumbuhan pendapatan dari pelayanan haji dan umrah pada tahun mendatang, melebihi 100 miliar riyal (USD27 miliar), sekaligus menambah daya tampung yang sesuai bagi semua segmen masyarakat.
Ketua Komisi Layanan Dukungan Haji dan Umrah, Saad al-Quraish menyatakan, penambahan kapasitas kamar dan suite, akan membantu mengakomodir meningkatnya jumlah peziarah haji dan umrah, selain keuntungan besar di bidang perdagangan.
"Hotel terbesar di Mekkah yang ada saat ini memiliki kapasitas tidak melebihi jumlah 1.000 kamar, sementara hotel baru memiliki keistimewaan dengan kapasitas banyak kamar dan suite, termasuk sebuah hotel yang sangat besar dengan kapasitas sekitar 5 ribu kamar. Jumlah kamaar sejumlah besar hotel sesuai dengan standar internasional di tingkat dunia" jelas Al-Quraish.
Musim haji adalah saat yang paling menguntungkan, karena banyaknya penziarah yang datang untuk menunaikan ibadah haji, ditambah lagi setelah Arab Saudi mengeluarkan izin penambahan kuota haji lebih dari 20 persen dari tahun sebelumnyanya, dimana jumlah peziarah lebih dari 3 juta jamaah pada musim lalu.
Volume perdagangan juga meningkat pada musim haji dan umrah, terutama di Jeddah dan Mekah, khususnya pada bidang industri kecil, seperti hadiah, manik-manik, sejadah serta berbagai suvenir khas Arab Saudi. Keuntungan industri ini diperkirakan mencapai USD 2 miliar per tahun.
Minggu, 06 Maret 2011
Gagal Umroh Jadi Fenomena
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, Indonesia mendapat kuota haji paling banyak sedunia, yaitu lebih dari 200 ribu jamaah tiap tahun yang selalu saja tak bisa menampung antusiasme masyarakat pergi ke Baitullah. Kini, daftar tunggu untuk pergi berhaji sudah mencapai jutaan orang. Artinya, orang yang mendaftar haji sekarang minimal dalam lima tahun mendatang baru bisa berangkat.
Maka, ibadah umrah pun menjadi pilihan bagi orang yang tak bisa mengobati rasa rindunya terhadap Tanah Suci. Tentu saja, animo terhadap umrah tak kalah dari haji. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH) Baluki Ahmad mengatakan, animo berumrah setiap tahun terus meningkat dan mencapai puncaknya di 2011. Lonjakan jamaah umrah terjadi di awal tahun hingga bulan Rabiul Awal. Untuk 2011, itu sekitar Maret ini. Di bulan April, jumlah jamaah umrah mulai normal kembali.
Meskipun belum diketahui angka secara pasti, tetapi minimal tiap hari lima pesawat memberangkatkan jamaah umrah. Untuk Garuda Indonesia saja, Baluki memisalkan, mengangkut tidak kurang dari 800 jamaah umrah per hari. ''Semangat umrah tinggi, tak lagi di perkotaan tapi di pedesaan,'' kata dia, Ahad (6/3).
Tentu saja para pengusaha biro perjalanan haji dan umrah berpesta. Tapi itu tahun lalu. Situasinya kini berbeda. Insiden pembatalan pemberangkatan umrah gara-gara lamanya pengurusan visa Arab Saudi kini menjadi persoalan pelik yang membuat pusing Baluki dkk.
Frekuensi kejadian pembatalan berangkat umrah ini meningkat di awal tahun. Misalnya terdapat 300 jamaah gagal berangkat dengan Batavia Air, 259 jamaah dengan Lion Air, dan 180 orang dengan Garuda Indonesia.
Setahun silam, Abdullah Hasan, warga Langsa, Aceh Timur, bersama 71 lainnya yang terdaftar melalui PT Annajwa Islamic Center mesti menanggung kecewa lantaran gagal berumrah karena visa umrah tak kunjung keluar dari Kedutaan Arab Saudi. Padahal, saat menerima kabar penundaan itu mereka sudah berada di Bandara Polonia, Medan.
Komunikasi yang kurang lancar dari penyelenggara umrah kepada para jamaah turut memperburuk kondisi. Tampaknya, kejadian serupa akan terulang kembali di tahun 2011. Diperkirakan ribuan jamaah umrah akan tertunda untuk meninjakkan kaki di Tanah Suci.
Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Ahmad Kartono mengatakan, kendala visa yang dihadapi saat ini lantaran ada perbaikan sistem di Kementerian Haji Arab Saudi. Persoalan serupa tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
Ahmad mengimbau biro perjalanan umrah tidak memberangkatkan jamaah selama belum ada sinyal visa keluar dari Kedutaaan Arab Saudi. Selama visa belum keluar, sekalipun yakin visa akan dikeluarkan, hendaknya tidak mudah melakukan pemberangkatan. Dia mengingatkan, pemerintah tak segan-segan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. ''Sudah ada 30 biro perjalanan yang kita bekukan,'' kata dia
Menurut Baluki, total kerugian akibat penundaan keberangkatan bisa mencapai 700 dolar AS per jamaah dari total biaya umrah yang biasanya berkisar 1.750 dolar AS per orang. Itu belum termasuk rupiah seharga tiket pesawat satu kali jalan yang dinyatakan hangus oleh maskapai penerbangan ''Tinggal dikali saja berapa jamaah yang gagal berangkat,'' kata dia
Menurut Baluki, tiap proses pengurusan umrah telah dijadwalkan dan diperhitungkan secara matang oleh biro perjalanan guna menghindari berbagai kemungkinan terburuk, termasuk visa yang urung dikeluarkan oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Namun, Baluki mengungkapkan, penundaan keberangkatan lebih diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
Misalnya kebijakan membatasi kuota jamaah umrah kepada operator resmi penyelenggara ibadah haji dan umrah Arab Saudi. Melalui operator itulah biro perjalanan seluruh dunia mengadakan kontrak untuk memroses visa dan memberangkatkan jamaah haji maupun umrah. Akibatnya, banyak permintaan visa yang menumpuk di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.
Suhirlan mengatakan bahwa problem gagal berangkat tidak semata-mata persoalan siap ataukah tidak travel yang bersangkutan. Tetapi kembali ke masalah kebijakan visa Pemerintah Arab Saudi yang hampir tiap tahun selalu berubah tanpa ada sosialisasi jelas. ''Tapi saya kira, problem keterlambatan visa lambat laun akan selesai sekitar bulan April,'' papar dia.
Maka, ibadah umrah pun menjadi pilihan bagi orang yang tak bisa mengobati rasa rindunya terhadap Tanah Suci. Tentu saja, animo terhadap umrah tak kalah dari haji. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH) Baluki Ahmad mengatakan, animo berumrah setiap tahun terus meningkat dan mencapai puncaknya di 2011. Lonjakan jamaah umrah terjadi di awal tahun hingga bulan Rabiul Awal. Untuk 2011, itu sekitar Maret ini. Di bulan April, jumlah jamaah umrah mulai normal kembali.
Meskipun belum diketahui angka secara pasti, tetapi minimal tiap hari lima pesawat memberangkatkan jamaah umrah. Untuk Garuda Indonesia saja, Baluki memisalkan, mengangkut tidak kurang dari 800 jamaah umrah per hari. ''Semangat umrah tinggi, tak lagi di perkotaan tapi di pedesaan,'' kata dia, Ahad (6/3).
Tentu saja para pengusaha biro perjalanan haji dan umrah berpesta. Tapi itu tahun lalu. Situasinya kini berbeda. Insiden pembatalan pemberangkatan umrah gara-gara lamanya pengurusan visa Arab Saudi kini menjadi persoalan pelik yang membuat pusing Baluki dkk.
Frekuensi kejadian pembatalan berangkat umrah ini meningkat di awal tahun. Misalnya terdapat 300 jamaah gagal berangkat dengan Batavia Air, 259 jamaah dengan Lion Air, dan 180 orang dengan Garuda Indonesia.
Setahun silam, Abdullah Hasan, warga Langsa, Aceh Timur, bersama 71 lainnya yang terdaftar melalui PT Annajwa Islamic Center mesti menanggung kecewa lantaran gagal berumrah karena visa umrah tak kunjung keluar dari Kedutaan Arab Saudi. Padahal, saat menerima kabar penundaan itu mereka sudah berada di Bandara Polonia, Medan.
Komunikasi yang kurang lancar dari penyelenggara umrah kepada para jamaah turut memperburuk kondisi. Tampaknya, kejadian serupa akan terulang kembali di tahun 2011. Diperkirakan ribuan jamaah umrah akan tertunda untuk meninjakkan kaki di Tanah Suci.
Direktur Pembinaan Haji Kementerian Agama Ahmad Kartono mengatakan, kendala visa yang dihadapi saat ini lantaran ada perbaikan sistem di Kementerian Haji Arab Saudi. Persoalan serupa tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.
Ahmad mengimbau biro perjalanan umrah tidak memberangkatkan jamaah selama belum ada sinyal visa keluar dari Kedutaaan Arab Saudi. Selama visa belum keluar, sekalipun yakin visa akan dikeluarkan, hendaknya tidak mudah melakukan pemberangkatan. Dia mengingatkan, pemerintah tak segan-segan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar. ''Sudah ada 30 biro perjalanan yang kita bekukan,'' kata dia
Menurut Baluki, total kerugian akibat penundaan keberangkatan bisa mencapai 700 dolar AS per jamaah dari total biaya umrah yang biasanya berkisar 1.750 dolar AS per orang. Itu belum termasuk rupiah seharga tiket pesawat satu kali jalan yang dinyatakan hangus oleh maskapai penerbangan ''Tinggal dikali saja berapa jamaah yang gagal berangkat,'' kata dia
Menurut Baluki, tiap proses pengurusan umrah telah dijadwalkan dan diperhitungkan secara matang oleh biro perjalanan guna menghindari berbagai kemungkinan terburuk, termasuk visa yang urung dikeluarkan oleh pihak pemerintah Arab Saudi. Namun, Baluki mengungkapkan, penundaan keberangkatan lebih diakibatkan oleh faktor eksternal yaitu perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
Misalnya kebijakan membatasi kuota jamaah umrah kepada operator resmi penyelenggara ibadah haji dan umrah Arab Saudi. Melalui operator itulah biro perjalanan seluruh dunia mengadakan kontrak untuk memroses visa dan memberangkatkan jamaah haji maupun umrah. Akibatnya, banyak permintaan visa yang menumpuk di kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia.
Suhirlan mengatakan bahwa problem gagal berangkat tidak semata-mata persoalan siap ataukah tidak travel yang bersangkutan. Tetapi kembali ke masalah kebijakan visa Pemerintah Arab Saudi yang hampir tiap tahun selalu berubah tanpa ada sosialisasi jelas. ''Tapi saya kira, problem keterlambatan visa lambat laun akan selesai sekitar bulan April,'' papar dia.
Amphuri Mendukung Penertiban Haji Ilegal
JAKARTA -- Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Artha Hanif mendukung upaya penertiban biro haji ilegal. Menurut dia, pemerintah perlu serius menangani biro haji tak berizin. Hal ini karena sampai sekarang masih saja terjadi masalah. Contohnya, ribuan calon jamaah umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci.
Ia mengatakan, pihak yang paling dirugikan oleh biro-biro haji tak berizin adalah jamaah. "Mereka (biro haji ilegal) kan tidak terdeteksi, misalnya, kalau terjadi masalah dalam pengurusan visa, siapa yang bisa disalahkan karena mereka tak bisa didata."
Lain halnya, lanjut Artha, jika yang melanggar aturan adalah biro haji resmi. Jika terjadi hal demikian, maka jaminan deposito di bank bisa ditahan atau bahkan ditarik oleh pemerintah.
Dalam pandangan Artha, keberadaan biro haji ilegal juga menimbulkan persaingan tidak sehat di antara biro-biro haji di Indonesia. "Kalau sikut-sikutan dan jor-joran ini terus terjadi bagaimana bisa memberikan layanan kualitas yang baik bagi jamaah?"
Karena itu, ia mengajak seluruh biro haji tak berizin untuk segera mendaftar ke Kemenag. "Ini kan bikin biro haji diam-diam, lalu pengiriman juga diam-diam, ada masalah juga diam-diam, ini memberi citra buruk bagi biro haji."
Acara bertajuk "Silaturahim dan Bincang Sore tentang Haji dan Umrah bersama Kementerian Agama dan Garuda Indonesia" yang diselenggarakan Harian Umum Republika ini dihadiri oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Arif Wibowo; Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Ahmad Kartono; dan sejumlah pimpinan biro haji khusus di Indonesia.
Ia mengatakan, pihak yang paling dirugikan oleh biro-biro haji tak berizin adalah jamaah. "Mereka (biro haji ilegal) kan tidak terdeteksi, misalnya, kalau terjadi masalah dalam pengurusan visa, siapa yang bisa disalahkan karena mereka tak bisa didata."
Lain halnya, lanjut Artha, jika yang melanggar aturan adalah biro haji resmi. Jika terjadi hal demikian, maka jaminan deposito di bank bisa ditahan atau bahkan ditarik oleh pemerintah.
Dalam pandangan Artha, keberadaan biro haji ilegal juga menimbulkan persaingan tidak sehat di antara biro-biro haji di Indonesia. "Kalau sikut-sikutan dan jor-joran ini terus terjadi bagaimana bisa memberikan layanan kualitas yang baik bagi jamaah?"
Karena itu, ia mengajak seluruh biro haji tak berizin untuk segera mendaftar ke Kemenag. "Ini kan bikin biro haji diam-diam, lalu pengiriman juga diam-diam, ada masalah juga diam-diam, ini memberi citra buruk bagi biro haji."
Acara bertajuk "Silaturahim dan Bincang Sore tentang Haji dan Umrah bersama Kementerian Agama dan Garuda Indonesia" yang diselenggarakan Harian Umum Republika ini dihadiri oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Arif Wibowo; Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Ahmad Kartono; dan sejumlah pimpinan biro haji khusus di Indonesia.
Jumat, 04 Maret 2011
Biro Haji Ilegal Ditertibkan
JAKARTA– Kementerian Agama menertibkan puluhan biro perjalanan haji ilegal. Penertiban ini dilakukan untuk melindungi sekaligus mencegah terjadinya penelantaran terhadap jamaah haji maupun umrah.”
Kalau mereka mendaftar kepada biro perjalanan yang tidak resmi, kami khawatir jamaah akan terlantar,”tutur Direktur Jenderal Pembinaan Haji Kementerian Agama Ahmad Kartono kemarin. Menurut dia, saat ini sudah 30 biro perjalanan haji yang ditertibkan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal itu, misalnya, tidak mampu memberangkatkan jamaah maksimal 150 orang selama tiga tahun berturut-turut. Biro perjalanan ini harus mendaftarkan kembali ke Kementerian Agama.
“Kemenag sedang berupaya menertibkan perjalanan umrah yang ilegal ini,jangan sampai jamaah yang jadi korbannya,”tandasnya. Menurut Kartono, biro perjalanan yang boleh memberangkatkan jamaah haji adalah biro yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama.Artinya, mereka telah melewati pemeriksaan awal dan akreditasi. Apabila ada biro perjalanan haji resmi yang melakukan pelanggaran, ada sanksi bertahap yang diberikan, seperti teguran, masuk tahap kedua pembekuan selama setahun.
Selain melakukan penertiban biro perjalanan haji ilegal, mereka juga menginstruksikan agar tidak memberangkatkan jamaah umrah sebelum pihak Kedutaan Besar Arab Saudi mengeluarkan visa. “Kasus seperti ini kerap terjadi. Jangan sampai sudah diberangkatkan ke bandara ternyata tidak terjadi,”tuturnya. Dari hasil penyelidikan dan koordinasi dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) serta Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) ternyata kendala visa bagi jamaah karena ada perbaikan sistem.
Persoalan ini kerap terjadi pada awal tahun keberangkatan jamaah umrah dan tidak hanya Indonesia,melainkan negara-negara lain seperti Malaysia,Brunei Darussalam,dan sebagainya. Sebelumnya, jamaah haji asal Jakarta batal diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah karena visanya belum keluar.
Jumlahnya 300 jamaah melalui maskapai Batavia Air, 259 jamaah menggunakan Lion Air, dan 180 jamaah dengan maskapai Garuda Indonesia. “Kami meminta agar para jamaah lebih teliti dalam memilih biro perjalanan dan meminta biro perjalanan agar tidak memberangkatkan sampai visa jamaah keluar,”paparnya.
Kalau mereka mendaftar kepada biro perjalanan yang tidak resmi, kami khawatir jamaah akan terlantar,”tutur Direktur Jenderal Pembinaan Haji Kementerian Agama Ahmad Kartono kemarin. Menurut dia, saat ini sudah 30 biro perjalanan haji yang ditertibkan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal itu, misalnya, tidak mampu memberangkatkan jamaah maksimal 150 orang selama tiga tahun berturut-turut. Biro perjalanan ini harus mendaftarkan kembali ke Kementerian Agama.
“Kemenag sedang berupaya menertibkan perjalanan umrah yang ilegal ini,jangan sampai jamaah yang jadi korbannya,”tandasnya. Menurut Kartono, biro perjalanan yang boleh memberangkatkan jamaah haji adalah biro yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama.Artinya, mereka telah melewati pemeriksaan awal dan akreditasi. Apabila ada biro perjalanan haji resmi yang melakukan pelanggaran, ada sanksi bertahap yang diberikan, seperti teguran, masuk tahap kedua pembekuan selama setahun.
Selain melakukan penertiban biro perjalanan haji ilegal, mereka juga menginstruksikan agar tidak memberangkatkan jamaah umrah sebelum pihak Kedutaan Besar Arab Saudi mengeluarkan visa. “Kasus seperti ini kerap terjadi. Jangan sampai sudah diberangkatkan ke bandara ternyata tidak terjadi,”tuturnya. Dari hasil penyelidikan dan koordinasi dengan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) serta Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) ternyata kendala visa bagi jamaah karena ada perbaikan sistem.
Persoalan ini kerap terjadi pada awal tahun keberangkatan jamaah umrah dan tidak hanya Indonesia,melainkan negara-negara lain seperti Malaysia,Brunei Darussalam,dan sebagainya. Sebelumnya, jamaah haji asal Jakarta batal diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah karena visanya belum keluar.
Jumlahnya 300 jamaah melalui maskapai Batavia Air, 259 jamaah menggunakan Lion Air, dan 180 jamaah dengan maskapai Garuda Indonesia. “Kami meminta agar para jamaah lebih teliti dalam memilih biro perjalanan dan meminta biro perjalanan agar tidak memberangkatkan sampai visa jamaah keluar,”paparnya.
Kuota Haji Indonesia 2011 Ditambah
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan pemerintah akan mengajukan permohonan tambahan kuota haji 2011. "Saya akan bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Ya, untuk membicarakan soal itu salah satunya," kata Menag usai menghadiri Tawur Kesanga, Tahun Baru Saka 1933, di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Jumat (4/3).
Menag tak menyebutkan berapa angka tambahan kuota yang akan diajukan kepada pihak Kerajaan Arab Saudi. Tapi dia memastikan tambahan kuota yang akan diajukan cukup besar.
"Kita harapkan ada peningkatan kuota pada tahun 2011," katanya.
Dalam kunjungan kerjanya hingga 7 Maret 2011 itu, Menag juga akan menggunakan kesempatan di Tanah Suci untuk menyampaikan persoalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2010 kepada pihak pemerintah setempat, terutama hambatan di imigrasi dan airport Jeddah.
Hal lainnya adalah Menang ingin adanya kemudahan dalam pelaksanaan umrah, sebab dari tahun ke tahun pada awal pembukaan masa pelaksanaan umrah selalu ada hambatan.
"Jadi, saat ini sekitar 5.000 orang sulit mendapatkan visa umroh, karena memang aturan yang sering berubah.Hal itu, juga akan kita sampaikan," katanya.
Menag juga menjelaskan bahwa adanya hambatan di imigrasi setempat, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Misalnya, pintu di bandara untuk keluar dan masuk jamaah haji Indonesia yang terlau sedikit sehingga tidak bisa memberikan pelayanan maksimal dalam jumlah banyak.
"Jadi antrean terlalu panjang, akhinya menyita waktu yang banyak," katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan memberikan penjelasan kepada pihak pemerintah setempat ada unsur yang memperlambat jamaah naik ke pesawat akibat bawaannya berlebihan.
"Kadang imigrasi di sana perlu membongkar lagi tasnya, itu memakan waktu," katanya.(Ant/ICH)
Menag tak menyebutkan berapa angka tambahan kuota yang akan diajukan kepada pihak Kerajaan Arab Saudi. Tapi dia memastikan tambahan kuota yang akan diajukan cukup besar.
"Kita harapkan ada peningkatan kuota pada tahun 2011," katanya.
Dalam kunjungan kerjanya hingga 7 Maret 2011 itu, Menag juga akan menggunakan kesempatan di Tanah Suci untuk menyampaikan persoalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2010 kepada pihak pemerintah setempat, terutama hambatan di imigrasi dan airport Jeddah.
Hal lainnya adalah Menang ingin adanya kemudahan dalam pelaksanaan umrah, sebab dari tahun ke tahun pada awal pembukaan masa pelaksanaan umrah selalu ada hambatan.
"Jadi, saat ini sekitar 5.000 orang sulit mendapatkan visa umroh, karena memang aturan yang sering berubah.Hal itu, juga akan kita sampaikan," katanya.
Menag juga menjelaskan bahwa adanya hambatan di imigrasi setempat, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Misalnya, pintu di bandara untuk keluar dan masuk jamaah haji Indonesia yang terlau sedikit sehingga tidak bisa memberikan pelayanan maksimal dalam jumlah banyak.
"Jadi antrean terlalu panjang, akhinya menyita waktu yang banyak," katanya.
Selain itu, pihaknya juga akan memberikan penjelasan kepada pihak pemerintah setempat ada unsur yang memperlambat jamaah naik ke pesawat akibat bawaannya berlebihan.
"Kadang imigrasi di sana perlu membongkar lagi tasnya, itu memakan waktu," katanya.(Ant/ICH)
Langganan:
Postingan (Atom)